Langganan: Posting Komentar Atom. Popular Post. Undang-Undang Psikotropika Terbaru. Jenis-Jenis Psikotropika. Pengertian Psikotropika. Narkotika dan Psikotropika. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalhgunakan atau dimiliki secara tidak sah.
Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui upaya mecari, memperoleh dan memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Selain hal tersebut diatas, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan lingkungan dengan mewujudkan keluarga yang humoris dan lingkungan sosial yang sadar akan bahaya narkoba. Hal ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui jalur atau lingkungan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.
Psikotropika memiliki manfaat dalam bidang kedokteran, namun memiliki dampak negatif apabila disalah gunakan oleh orang tak bertanggung jawab.
Selain merusak fungsi organ, psikotropika juga mengganggu fungsi syaraf dan otak. Untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan psikotropika dibutuhkan koordinasi antara pribadi, lingkungan keluarga, masyarakat, tempat pendidikan serta pemerintah. Kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kita dapat menyadari dampaknya bagi diri serta menghindari diri dari penyalahgunaan psikotropika ataupun zat adiktif lainnya.
Terutama bagi generasi muda bangsa kami harap dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif lainnya. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email.
Bagikan ini: Twitter Facebook. Like this: Like Loading Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:. Email required Address never made public. Name required. Create your website with WordPress. Menanggapi beberapa permintaan sahabat agar blog ini yang memuat download Undang-undang tentang Narkotika Nomor 35 tahun Undang-undang ini telah disahkan, dengan adanya undang-undang ini akan memperkuat kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai landing sector.
Nantinya presiden juga akan mengeluarkan peraturan tentang kelembagaan BNN Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No.
Undang-Undang No. Dalam pertanyaan yang kedua, a da dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah jika sebagai PSA maka yang harus dilakukan adalah mengambil tindakan sesuai dengan keputusan bersama apoteker, karna sebagian besar PSA hanya sebagai pemilik usaha dengan modal yang besar, maka PSA mungkin.
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
Undang Undang ini terdiri dari pasal, penjelasan, dan 4 lampiran yang terdapat. Mengingat: 1. Menimbang : bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang.
Mengingat Ada empat golongan psikotropika menurut undang-undang, namun setelah diundangkannya UU No. Negara; Mengingat : 1. Keyword Terbaru. Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentua. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasa undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
0コメント